Meretas Belenggu Sang Penghasil Devisa Bagian 3

Lima sasaran primer adalah SDGs1, yaitu menghilangkan kemiskinan dengan segala bentuknya. SDGs2 adalah mengatasi ke laparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan kualitas nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. SDGs8 yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyerapan tenaga kerja, dan pekerjan yang layak.

Sementara SDGs 12 adalah menurunkan kesenjangan atau ketidaksetaraan di dalam negeri maupun luar negeri. “Kami ingin setara dengan orang-orang Eropa dan saya percaya itu bisa dicapai dengan sawit,” ucap Togar mantap. Dan SDGs 12 untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Sementara tujuan sekunder yang bisa dihasilkan dengan pengembangan sawit ada enam. Dilihat dari nutrisi, sawit memenuhi syarat untuk memas tikan kesehatan dan kebugaran bagi semua umur (SDGs3).

Dari nilai ekonomi yang didapatkan, sawit memenuhi kriteria sebagai komoditas yang dapat mempromosikan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan pemberdayaan wanita. Tak kalah penting adalah ditinjau dari aspek lingkungan, antara lain tanaman sawit dapat mengatasi penelantaran lahan, menjaga kehilangan keanekaraagaman hayati, dan menjaga keberlanjutan hutan.

Namun, sayang sebegitu strategisnya sawit untuk mencapai SDGs mendapat banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, khususnya Eropa, mereka masih mengaitkan isu deforestasi dengan biodiesel asal sawit. Uni Eropa memutuskan menghilangkan sawit sebagai bahan baku bioenergi mereka pada 2030. Padahal, para ekspor biodiesel sawit dari Indonesia, menurut Togar, sudah lulus sertifikasi International Sustainaibility & Carbon Certification (ISCC) yang notabene sertifikasi berstan dar Eropa.

Sejauh ini mereka telah mengekspor 1 juta ton biodiesel bersertifikat. Sementara itu Agus Purnomo melihat paradigma ke berlanjutan yang terdistorsi di pasar Eropa. “In donesia dipersyaratkan untuk menjaga dan mere habilitasi keanekaragaman hayatinya dan juga hutannya. Bagaimana pula dengan negara lain di dunia?” ujar Agus bernada tanya juga di acara EuroCham. Selain itu, Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders Engangement PT Sinar Mas Agribusiness and Foods, itu menambahkan, pihaknya sudah mengekspor biodiesel bersertifikat ISCC ke Eropa dan sudah menerima insentif harga sesuai hitungan karbon yang berhasil dikurangi.

“Namun, debat kebijakan yang terjadi sekarang di Uni Eropa terlihat ke arah sebaliknya,” tukas Agus kepada Dubes Uni Eropa Vincent Guerend yang duduk di sebelahnya saat presentasi. Dari sisi perdagangan, banyak juga tantangan yang datang dari negara pengimpor seperti India. Konsumen terbesar minyak sawit Indonesia ini menaikkan pajak impornya 54% untuk melindungi pasar minyak nabati produksi dalam negeri. Hambatan dari Dalam Tantangan dan belenggu sawit juga datang dari dalam negeri.

Yang cukup penting dan kronis adalah legalitas lahan perkebunan akibat tumpang tindih, ketidakkonsistenan regulasi, dan koordinasi yang lemah di antara lembaga negara. Salah satunya implikasi pu tusan Mahkamah Konstitusi No.138/2015 yang mengabullkan 5 dari 11 pasal UU No.39/2014 tentang Perkebunan. Sebegitu pentingnya implikasi putusan itu menyebabkan atmosfer ketidakpastian hukum tetapi kurang disadari pemerintah sampai tiga tahun berlalu tanpa aturan peralihan atau pelaksanaan.

Karena itu AGRINA bekerja sama dngan Palm Oil Stra tegic Policy Instistute (PASPI) menggelar seminar “Status Lahan Kebun Sawit dan Sertifikasi Pasca ke putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015” di Ja karta dengan menghadirkan pakar hukum, peja bat Kementan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kadinas Perkebunan Kalteng, GAPKI, RSPO, dan ISPO. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, berjanji akan menjadi bagian yang proaktif untuk mendorong agar eksekusi atau pelaksanaan MK 138 dila kukan secepat mungkin melalui peraturan terkait. Juga mengawal kelahiran peraturan pemerintah yang tengah disiapkan untuk menindaklanjuti putusan tersebut.